Vicon Audiensi PLKB Non PNS se Indonesia, H. Tafdil Berharap Ada Angin Segar bagi PLKB Daerah

17 Agu 2020, by: Adi Saputra

Kominfo, (DPPKB) – Melalui Video Conference Bupati Bombana H. Tafdil, SE., MM didampingi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (DPPKB) Drs. H. Abdul Azis, M.Si mengikuti Pertemuan sekaligus Audiensi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Non PNS bersama Menko PMK RI, Mendagri RI, Menpan RB RI, Kepala BKKBN RI dan Kepala BKN RI serta diikuti oleh Bupati dan Walikota seluruh Indonesia, Selasa (11/08/2020) yang berlangsung di dua tempat berbeda yaitu di Pavilium Rujab Bupati dan Ruang Kerja Bupati Bombana.

Pertemuan dipimpin langsung Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI dr. Hasto Wardoyo. Dalam sambutannya, ia mengungkapkan bahwa secara nasional kondisi rasio Penyuluh KB PNS dibandingkan dengan Desa/Kelurahan adalah 1 berbanding 6 dari ideal rasio 1 berbanding 2. BKKBN juga mengapresiasi atas kerjasama dan dukungan penuh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam merekrut Tenaga Penyuluh untuk menyukseskan program Bangga Kencana.

“Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah memperkuat ketersediaan tenaga yang diperankan sebagai PLKB Non PNS dengan jumlah total 9.977 orang”, ucapnya.

Saat menyampaikan sarannya, Bupati Bombana H. Tafdil, SE., MM, mengatakan agar PLKB non PNS bersabar sampai menunggu adanya regulasi terkait dengan pegangkatan Tenaga Honorer PLKB dikarenakan adanya peraturan pelarangan mengangkat tenaga honorer sehingga masih membutuhkan proses yang panjang. Tuturnya

Lanjut H. Tafdil, beberapa daerah juga mengalami masalah terbatasnya anggaran sehingga honor yang diberikan kepada PLKB di bawah standar upah minimum kabupaten Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana setiap tahun mengalokasikan operasional untuk PLKB sebanyak 500 juta melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana. “ucapnya.

“Untuk mengoptimalkan pelayanan keluarga berencana, ada baiknya dengan memanfaatkan penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), yang mana didalamnya ada pertemuan agar kalau bisa dialihkan untuk operasional PLKB, akan tetapi semua itu ada petunjuk teknis (juknis) yang mengatur. Kalau juknis dari pusat dapat berubah kami didaerah akan mengikuti. Tutup Bupati

Hal yang sama, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Drs. H. Abdul Azis, M.Si mengatakan Semoga hasil pertemuan audiensi hari ini memberi angin segar bagi PLKB seluruh Indonesia, apalagi audiensi ini turut dihadiri pejabat dari Kementerian keuangan, Kemendagri dan Kemen PAN dan RB. artinya dapat jalan untuk menuju PNS baik dari jalur CPNS ataupun PPPK,” ujarnya

Terkait itu, pihaknya siap untuk mempersiapkan hal-hal pendukung yang meliputi pemetaan dari semua aspek PLKB yang ada di lapangan. “Kemudian jika nanti tindaklanjut dari Pusat untuk mengusulkan akan kita siapkan untuk diusulkan, itu hal yang paling kita harapkan dari Pemerintah Pusat,” jelasnya.

sumber : https://bombanakab.go.id/?single=1035&newsid=793686ca00b0d2d2e611034c89e22a4d